Penyebabnya, legislator yang tak pernah terlihat masuk kantor sekian lama tersebut, ngemplang dari kewajibannya membayar kartu kredit.
Untuk itu, bank swasta tersebut juga meminta jasa pihak ketiga untuk menagih pembayarannya. Sekaligus, membebankan biaya yang timbul nantinya kepada Budhi Notoprojo.
Ancaman tersebut dituangkan dalam faksimi ke bagian umum Sekretariat DPRD Gresik. Kermudian, surat tersebut diserahkan ke tenaga harian lepas (THL) di Fraksi Hanura-Gerindra- Buruh (HGB) untuk disampaikan ke Budhi Notoprojo.
"Pihak bank juga menelpon langsung ke fraksi,"ujar Nur Faizzah (22) THL di F-HGB kepada awak media, Jum'at (12/07).
Diakuinya, bank swasta tersebut sudah kesekian kali mengirim surat melalui faksimil ke DPRD Gresik terkait penagihan pembayaran kartu kredit tersebut.
Namun, Nur Faizah mengaku tak bisa menyerahkan ke Budhi Notoprojo yang keberadaannya tidak diketahui secara pasti.
Diinternal DPRD Gresik sendiri, Budhi Notoprojo menjadi bahan rasan-rasan. Sebab, dia tidak pernah masuk kantor. Termasuk, sudah lebih dari 6 kali tidak mengikuti rapat paripurna.
Disamping itu, banyak rekannya sesama legislator yang dipinjami uang tetapi masih nyantol alias tidak mampu membayar. Akhirnya, sengaja tidak masuk kantor untuk menghindari juru tagih.
"Aturannya,kalau 6 kali tak mengikuti rapat paripurna berturut-turut, BK DPRD Gresik langsung merekomendasikan dipecat. Kenyataannya dibiarkan saja,"ujar salah satu anggota dewan yang minta namanya tak disebutkan.
Sebelumnya, Ketua BK DPRD Gresik, Hj. Titin Hamidah Muniroh dalam sebuah kesempatan mengaku pihaknya masih mempelajari lebih dulu sebelum mengeluarkan rekomendasi.
"Pada era BK sebelumnya, juga sudah ada laporan yang sama. Jadi, saya ingin mempelajari tindak lanjut laporan yang terdahulu. Saya kan, belum lama menjabat Ketua BK,"kelitnya.(sho)
Posting Komentar