Buktinya, mayoritas fraksi di DPRD Gresik sepakat hanya menyerahkan laporan hasil reses anggotanya ke pimpinan dalam rapat paripurna, Sabtu (21/9).
Sebaliknya, hanya F-PKB yang ngotot dengan tetap membacakan hasil reses anggotanya dalam rapat paripurna bersama eksekutif tersebut.
Fakta tersebut membuat susana di interrnal DPRD Gresik semakin tidak kondusif. Sebab, sikap fraksi yang tak berani membacakan hasil reses anggotanya membuat parlemen semakin buruk citranya di mata publik.
"Meskipun periode teman-teman (anggota dewan) tinggal setahun lagi, jangan seperti itu,"kecam Anggota F-PKB, Chumaidi Ma'un dengan nada prihatin.
Sebab, kata Ketua Komisi D itu, kalau laporan hasil reses disampaikan secara terbuka dalam rapat paripurna, maka masukan dari masyarakat dapat dijadikan dasar dalam kebijakan pembanginan daerah.
"Kalau hanya diserahkan ke pimpinan, buat apa ada sidang paripurna?,"ketusnya.
Diakui, tata tertib dewan tidak mengatur secara jelas kalau penyampaian hasil reses wajib dibaca secara terbuka dalam rapat paripurna.
"Bagaimana masyarakat mengetahui kinerja kita kalau hasil reses tidak disampaikan secara terbuka,"tandasnya.
Justru Chumaidi Ma'un khawatir masyarakat akan menilai reses yang dilakukan para legislator hanya awu-awu saja. Atau, reses anggota dewan dianggap fiktif.
Sehari sebelumnya, Ketua Komisi A Djumanto SE MM mengatakan, bahwa, laporan hasil reses dewan menjadi acuan dalam menyusuan kebijakan program prioritas yang dibahas bersama eksekutif.
Namun, Ketua Komisi C Ir H. Abdul Hamid tidak percaya dan menilai rapat paripurna penyampaian hasil reses dewan hanya sekedar dagelan dan awu-awu saja.(sho)
Posting Komentar