Pasalnya, investor tersebut hanya modal dengkul saja. Sebab, pembiayaan untuk pembangunan perkantoran yang desain awal direncanakan 11 lantai, dibebankan PT Gresik Migas dengan sertifikat aset PT. Gresik Migas yang bakal dijadikan angunan ke perbankan.
Realitas tersebut tidak ditampik oleh Direktur Keuangan PT Gresik Migas, Nurdin Saini.
"Kita curiga ketika investor yang hendak kerjasama mengajukan reinvesment. Sertifikat milik kita yang diminta sebagai jaminan untuk kredit di bank. Jelas kita tidak mau karena sangat beresiko dan tidak sesuai aturan,"tuturnya dengan nada sengit, Jum'at (28/03).
Dijelaskan Nurdin Saini bahwa PT Gresik Migas mendapat suntikan penyertaan modal dari APBD Gresik sebesar Rp. 10 milyar untuk membangun kantor yang lebih representatif.,
Perkantoran tersebut rencananya dibangun di lahan eks kantor Satpol PP yang berada di Jl. Wahidin Sudiro Husodo.
Namun, ada beberapa opsi agar perkantoran multi fungsi. Karena anggaran terbatas, maka menggandeng investor untuk membangun dan mengelola dengan sistim bulit, operation and take over (bangun, guna serah).
Perkantoran tersebut dapat disewakan ke pihak lain dan dilengkapi sarana pusat perbelanjaan maupun kolam renang.
"Investornya dari Jakarta dan sudah mempresentasikan rencana itu. Tapi, mereka minta perjanjian reinvesment dimana mereka minta agar sertifikat tanah sebagai jaminan kredit ke bank. Alasannya, mereka kekurangan modal karena ada proyek di derah lain dan asetnya sudah dijadikan jaminan kredit. Kita tak mau dengan investor yang ketahuan tidak bonafis,"tegas Nurdin Saini.
Kini, rencana pembangunan perkantoran PT Gresik Migas menyesuaikan dana yang ada dan tanpa melibatkan investir lagi.
"Pemenang untuk pembangunan (kantor Gresik Migas) sudah dapat diumumkan Mei nanti,'imbuhnya.
Rencananya, perkantoran akan dibang dengan 3 lantai yang menlan anggaran sebesar Rp. 10 milyar.(sho)
Posting Komentar