Urung Plesir LN, Istri Dewan Kadung Buat Paspor

Hadi Kusono

GRESIK-Keinginan anggota DPRD Gresik untuk kunjungan kerja luar propinsi atau study banding dengan memilih ke Batam sekaligus pelesir menyeberang ke Singapura dan Malaysia, batal.

Padahal, anggota dewan sudah beramai-ramai membuat paspor sebagai syarat untuk masuk ke Negara lain. Termasuk, istri maupun suami anggota DPRD Gresik juga dibuatkan paspor agar dapat menginthili plesir ke luar negeri meskipun membayar sendiri.

“Istri saya sedang ke kantor imigrasi untuk foto pembuatan paspor karena memaksa ikut study banding meskipun biaya sendiri,”ujar salah seorang anggota dewan yang wanti-wanti namanya tidak ditulis, kemarin.

Informasi yang dihimpun Koran ini, anggota DPRD Gresik dari Komisi A, Komisi B dan Komisi D rencananya boyongan study banding ke Pemkot Batam. Konon, Bupati Gresik rencananya ada kegiatan di Batam. Namun, terjadi kekacauan karena anggaran komisi untuk study banding ke Pemkot Batam tidak mencukupi. Celakanya, masing-masing Komisi tidak mau mengalah.

"Rencananya, Bupati juga ada agenda kunjungan di sana,"ujar salah satu anggota Komisi A DPRD Gresik yang tak mau namanya disebutkan.

Selain itu,  rencana tersebut batal karena  pemerintah otorita Batam menolak surat permohonan study banding yang dikirim oleh DPRD Gresik. Tak pelak, kekecewaan mendalam dirasakan anggoat DPRD Gresik.

“Memang, surat yang kita kirim untuk permohonan study banding ditolak oleh pemerintah sana,”ujar Ketua Komisi D DPRD Gresik, Drs. Chumaidi Ma’un. Menurutnya, tujuan study banding bakal dialihkan ke Yogyakarta. Pertimbangannya, salah satu kabupaten di Yogyakarta memiliki peraturan daerah (Perda) terkait persamaan gender.      

Ternyata, Komisi B DPRD Gresik juga mengalihkan study banding dengan tujuan ke Yogyakarta. Sedangkan Komisi C sudah study banding lebih dulu dengan memilih pergi ke Bali.

“Rencananya, kita study banding ke Yogyakarta,”ujar anggota Komisi B, Ahmad Kusriyanto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Hadi Kusono ketika dikonfirmasi menegaskan, bahwa, anggota DPRD Kabupaten tidak boleh melakukan study banding ke luar negeri sesuai aturan yang berlaku.

“Tidak boleh, anggota DPRD Gresik melakukan study banding ke luar negeri. Kalau study banding ke Pemkot Batam, diperbolehkan karena wilayah NKRI. Seandainya, setelah selesai melakukan study banding kemudian mereka menyeberang ke Singapura atau Malaysia, silakan saja. Asalkan, biayanya tidak ditanggung oleh APBD Gresik serta tidak mengatasnamakan Komisi. Tapi, mereka pergi atas nama pribadi,”tandasnya.(sho)