GRESIK- Managemen PT Gerbang Oil dan Gas Jatim WMO yang merupakan BUMD Migas hasil patungan Gresik dan Bangkalan lapor ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait hak kesepakatan pengelolahan blok West Madura Offshore (WMO) dalam working interest (WI). Pasalnya, Pemprov Jatim tidak meresponnya.
Juru bicara PT Gerbang Oil dan Gas Jatim WMO, Bukhori mengatakan, pihaknya menuntut agar Gubernur Jatim melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebab, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah seharusnya mendukung kesepakatan kerjasama pengelolahan blok WMO dalam WI.
"Kami sudah mengirimkan surat ke Presiden SBY. Dan sudah ada jawaban agar Gubernur Jatim segera melakukan mediasi menyelesaikan dua BUMD ini," katanya kepada wartawan, kemarin.
Ditambahkannya, alasan pihaknya mendesak Gubernur karena institusi kepanjangan pemerintah pusat di daerah yang perannya melakukan persuasif menyelesaikan sengketa ini.
"Kondisi sekarang sebaliknya. Padahal, dua BUMD ini telah melakukan MoU tetapi Gubernur Jatim tidak melakukan peran sebagaimana mestinya," tuturnya.
Aar permasalahan ini ada titik terang pihaknya melayangkan surat ke presiden agar permasalahan pengelolahan blok WMO ada penyelesaian.
"Kalau penyelesaian ini terus menggantung, maka dua kabupaten mengalami kerugian. Sebab, bisa jadi penerimaan PAD tertunda kendati masih bisa berharap pada bisnis niaga penyaluran gas," ujarnya.
"Surat presiden sudah jelas dan intinya gubernur segera menindaklanjuti," tandasnya.
Jika tidak segera ditindaklanjuti kata Bukhori, dikhawatirkan akan mendorong empat kabupaten di Madura meminta pendirian dan pemekaran Provinsi Madura.
"Kami masih terus melakukan pendekatan. Jangan sampai gubernur kehilangan muka karena kasus pengelolahan blok WMO," tandasnya.
Saat ini produksi blok WMO menghasilkan 17 ribu barel per hari. Sedangkan untuk gas menghasilkan 165 MMSCFD.(sho)
Juru bicara PT Gerbang Oil dan Gas Jatim WMO, Bukhori mengatakan, pihaknya menuntut agar Gubernur Jatim melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebab, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah seharusnya mendukung kesepakatan kerjasama pengelolahan blok WMO dalam WI.
"Kami sudah mengirimkan surat ke Presiden SBY. Dan sudah ada jawaban agar Gubernur Jatim segera melakukan mediasi menyelesaikan dua BUMD ini," katanya kepada wartawan, kemarin.
Ditambahkannya, alasan pihaknya mendesak Gubernur karena institusi kepanjangan pemerintah pusat di daerah yang perannya melakukan persuasif menyelesaikan sengketa ini.
"Kondisi sekarang sebaliknya. Padahal, dua BUMD ini telah melakukan MoU tetapi Gubernur Jatim tidak melakukan peran sebagaimana mestinya," tuturnya.
Aar permasalahan ini ada titik terang pihaknya melayangkan surat ke presiden agar permasalahan pengelolahan blok WMO ada penyelesaian.
"Kalau penyelesaian ini terus menggantung, maka dua kabupaten mengalami kerugian. Sebab, bisa jadi penerimaan PAD tertunda kendati masih bisa berharap pada bisnis niaga penyaluran gas," ujarnya.
"Surat presiden sudah jelas dan intinya gubernur segera menindaklanjuti," tandasnya.
Jika tidak segera ditindaklanjuti kata Bukhori, dikhawatirkan akan mendorong empat kabupaten di Madura meminta pendirian dan pemekaran Provinsi Madura.
"Kami masih terus melakukan pendekatan. Jangan sampai gubernur kehilangan muka karena kasus pengelolahan blok WMO," tandasnya.
Saat ini produksi blok WMO menghasilkan 17 ribu barel per hari. Sedangkan untuk gas menghasilkan 165 MMSCFD.(sho)



Posting Komentar