GRESIK-Kendati
APBD Gresik Tahun 2012 sudah meyentuh nominal sebesar Rp. 1,4 trilyun, namun
anggaran untuk membeli kapal sendiri tidak mencukupi. Sebab, alokasi anggaran
lebih banyak terserap dalam belanja pegawai. Selain itu, sebanyak 12 urusan
wajib harus mendapatkan prioritas pembiayaannya.
“Amanat
perundangan-undangan sudah jelas, 12 urusan wajib harus mendapatkan prioritas.
Tidak cukup, anggaran kita untuk membeli kapal yang harganya sekitar Rp. 100
milyar,”ujar Ketua DPRD Gresik, Zulfan Hasyim, SH MH dengan ekpresi serius,
Kamis (04/10).
Menurut
politisi asli Bawean tersebut, pembelian kapal jika dialokasikan dari APBD
Gresik maka masuk dalam pos belanja modal. Sedangkan keseluruhan belanja modal
dalam APBD Gresik Tahun 2012 masih jauh dari harapan dibandingkan belanja
pegawai.
Namun, tetap
ada solusi untuk pembelian kapal sendiri ataupun Pemkab Gresik memiliki kapal
sebagai transportasi bagi masyarakat ke Gresik-Bawean. Yakni melalui Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Gresik Samudera. Sehingga, masalah transportasi
untuk penyeberangan ke Pulau Bawean dapat terselesaikan.
“Terserah
BUMD PT. Gresik Samudera, mau kerjasama dengan pihak lain ataupun membeli
sendiri. Yang pasti, saya akan mengawal beroperasinya PT. Gresik Samudera
karena sudah ada peraturan daerah (Perda) itu sejak tahun 2005 lalu. Pada
tahun 2013 nanti, kita harus sudah memiliki kapal sendiri,”paparnya.
Solusi yang
diberikan politisi dari F-PKB tersebut, menjawab berbagai tuntutan dari tokoh
masyarakat, mahasiswa maupun LSM dari Bawean yang menghendaki agar Pemkab
Gresik memiliki kapal sendiri. Sebab, keberadaan perusahaan yang melayani
penyeberangan Gresk-Bawean kerap terkendala akibat cuaca buruk maupun kapal
yang masuk dok.
Seperti saat
ini, tak ada kapal yang melayani jalur Gresik-Bawean karena kapal Bahari
Express 8C sedang masuk dok. Untuk sementara, Pemkab Gresik meminta bantuan
dari PT. Dharma Lautan Utama (DLU) untuk mengoperasikan kapal agar melayani
Gresik-Bawean.
“Kabupaten
Gresik sangat kaya, masak tak mampu membeli kapal sendiri seperti Kabupaten
Sumenep atau Banyueangi. Kita sangat mendukung kalau Pemkab Gresik punya kapal
sendiri,”ujar tokoh dari Pulau Bawean, KH. Aziz Mansyur.
Sementara
itu, H. Samwil SH yang merupakan salah satu tokoh dari Pulau Bawean
menegaskan,bahwa, ada 3 permasalahan utama terkait transportasi ke Pulau
Bawean. Yakni, kondisi alam yang unpredicable maupun jumlah penumpang.
“Meskipun
kapal milik PT Pelni, kalau gelombang laut sudah diatas 5 meter tetap tidak
diperbolehkan untuk berlayar,”ungkapnya.
Putra asli
Bawean yang menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Gresik tersebut
menceritakan,bahwa, dirinya pernah menjalankan bisnis kapal penyeberangan
Gresik-Bawean. Namun, merugi dan menghentikan usahanya karena ada persaingan
antara kapal penumpang dengan kapal barang. Sebaliknya, sekarang tidak ada
kapal barang tetapi sebatas kapal penumpang saja.
“Untuk itu,
kapal penumpang yang dapat membawa barang menjadi kebutuhan masyarakat
Bawean,”tandasnya.(sho)
Posting Komentar