GRESIK-Sejumlah aset milik Pemkab Gresik berupa rumah dinas masih dikuasi mantan pejabat yang sudah pensiun. Kendati berkali-kali telah disurati untuk mengembalikan rumah tersebut. tetapi masih mokong.
“Ada beberapa rumah dinas yang belum dikembalikan, surat sudah kita layangkan,” kata Kepala
Bagian Perlengkapan, Nanang Setiawan.
Dikatakannya, ada sejumlah rumah dinas yang dulunya ditempati pejabat Pemkab Gresik. Namun ketika pejabat yang bersangkutan purna tugas, rumah yang ditempati tak kunjung dikembalikan. Upaya mengambilalihan telah dilakukan dengan mengirimkan surat tapi tak ada respon.
Pihaknya, sambung Nanang, memerlukan payung hukum untuk bertindak tegas. Misalnya dengan peraturan bupati.
Bagian Perlengkapan, Nanang Setiawan.
Dikatakannya, ada sejumlah rumah dinas yang dulunya ditempati pejabat Pemkab Gresik. Namun ketika pejabat yang bersangkutan purna tugas, rumah yang ditempati tak kunjung dikembalikan. Upaya mengambilalihan telah dilakukan dengan mengirimkan surat tapi tak ada respon.
Pihaknya, sambung Nanang, memerlukan payung hukum untuk bertindak tegas. Misalnya dengan peraturan bupati.
“Ini masih akan diusulkan ke bupati,” kata Nanang.
Sayangnya, Nanang tidak bersedia merinci berapa jumlah rumah dinas yang masih belum dikembalikan. Tapi yang jelas jumlahnya dibawah angka 10.
Sayangnya, Nanang tidak bersedia merinci berapa jumlah rumah dinas yang masih belum dikembalikan. Tapi yang jelas jumlahnya dibawah angka 10.
“Tidak banyak tapi kami sangat membutuhkannya,” katanya.
Jika rumah dinas itu bisa kembali, maka bisa dimanfaatkan untuk rumah dinas atau kantor. Setidaknya bisa menghemat anggaran dari pada harus pengadaan rumah dinas baru.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Gresik meminta Pemkab Gresik mengawasi aset-aset daerah. Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu sering mendapatkan laporan banyaknya aset-aset negara itu raib atau hilang.
Jika rumah dinas itu bisa kembali, maka bisa dimanfaatkan untuk rumah dinas atau kantor. Setidaknya bisa menghemat anggaran dari pada harus pengadaan rumah dinas baru.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Gresik meminta Pemkab Gresik mengawasi aset-aset daerah. Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu sering mendapatkan laporan banyaknya aset-aset negara itu raib atau hilang.
“Aset-aset yang harus diawasi.Mulai aset yang tidak bergerak seperti tanah, gedung kantor, dan rumah dinas, serta aset bergerak seperti mobil dan peralatan elektronika yang nilainya milyaran,”ujar Ketua Komisi A, Djumanto SE MM.(sho)
Posting Komentar