GRESIK-Konstelasi politik di internal DPRD Gresik semakin tidak kondusif. Hal tersebut tercermin dari sikap 4 fraksi yang melakukan boikot dalam rapat paripurna, Senin (2/7). Fraksi-fraksi tersebut yakni Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Kabangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) serta Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (F-PKNU). Seluruh anggota dewan dari fraksi tersebut kompak tidak hadir dalam rapat paripurna.
Sedangkan mereka yang hadir hanya dari F-PDIP, F-PG dan G-HGB. Dari 50 anggota DPRD Gresik yang hadir hanya 14 orang. Sedangkan abesnsi yang dipegang secretariat DPRD Gresik menunjukkan hanya 16 anggota dewan yang membubuhkan tanda-tangan kehadiran.
Sebenarnya, tanda-tanda adanya aksi boikot sudah diprediksi. Sebab, undangan rapat paripurna pukul 10.00 WIB. Kenyataannya sampai pukul 11.20 WIB, baru 16 anggota DPRD Gresik yang hadir.
Kendati demikian, Ketua DPRD Gresik H. Zulfan Hasyim SH, MH yang memimpin jalannya rapat paripurna dengan dihadiri Bupati Dr. Ir. Sambari Halim Radianto, ST, M.Si, tetap membuka jalannya sidang. Tapi, jumlah anggota yang hadir tidak mencapai kuorom dengan mengacu pada tata tertib DPRD Gresik.
Akhirnya, rapat di skors selama 1 jam sambil menunggu anggota dewan lainnya hadir. Kenyataannya setelah skors dicabut oleh pimpinan sidang, tak ada seorangpun anggota dewan yang hadir. Akhirnya, sidang kembali di skors selama 3 menit.
Padahal dalam pantuan Koran ini, beberapa anggota dewan datang ke kantor. Tetapi, mereka sengaja boikot dengan sembunyi diruang fraksi. Padahal, staf sekretriat DPRD Gresik sudah mendatangi ke ruang fraksi untuk memberitahukan rapat paripurna sudah dimulai. Faktanya, pemberitahuan tersebut tidak digubris sama sekali.
Setelah kali kedua skors dicabut tetapi tidak ada anggota dewan yang hadir serta rapat paripurna tidak mencapai kourum, akhirnya Zulfan Hasyim menawarkan kepada anggota yang hadir untuk membatalkan atau menjadwal ulang rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Gresik tahun 2011 tersebut.
Interupsi keras langsung ditunjukkan oleh anggota F-PDIP, Mujib Ridwan yang mengecam rekan-rekannya sesama anggota legislative yang dituding tidak dewasa dalam berpolitik karena melakukan boikot dengan tidak menghadiri dalam rapat paripurna tersebut.
“Ini gelagat yang tidak baik bagi institusi DPRD Gresik. Kita sudah bersama-sama melakukan konsultasi ke Jakarta
Wakil Ketua Komisi C tersebut mendesak pada Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik untuk memeriksa anggota dewan yang melakukan boikot dalam rapat paripurna. Sebab, anggota dewan dapat di pecat apabila tidak hadir secara berturut-turut dalam rapat paripurna.
“BK harus bertindak tegas. Akhir-akhir ini, gejala tidak baik sangat nampak (di DPRD Gresik). Percuma saja kalau hanya ditunda selama 3 hari untuk rapat paripurna lagi,”sergahnya.
Akhirnya,, seluruh anggota yang hadir menyetujui untuk Ranperda tentang LPJ Pelaksanaan APBD Gresik Tahun 2011 menyetujui dikembalikan ke Badan Musyawarah (Banmus) untuk diagendakan ulang rapat paripurna tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim, SH MH ketika dikonfirmasi terkait anggota yang boikot dengan sembunyi di ruang fraksi mengaku tidak dapat berbuat banyak. Sebab, kehadiran dalam rapat paripurna merupakan hak anggota dewan.
“Hak anggota untuk hadir atau tidak. Kita tidak dapat memaksa,”pungkasnya.(sho)
Posting Komentar