“Semangat pembuatan Ranperda ini memang bagus untuk menata semakin menjamurnya menara telekokunikasi yang nantinya jika tidak dikendalikan akan menjadi hutan menara. Jika penerapannya berdampak bagi penurunan PAD, maka F-PKB akan menolak,”tegas H. Suwarno yang membacakan PU-FPKB.
Seperti diberitakan, pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahap II, ekskutif mengajukan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gresik Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. GRESIK SAMUDERA, Ranperda tentang Penyertaan Modal pada PDAM Gresik, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Ranperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha , Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan di Kabupaten Gresik, dan Ranperda tentang Penataan, Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama.
Sedangkan dewan menggunakan hak inisiatif dengan mengajukan Ranperda Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemilihan Kepala Desa, Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Ranperda Tentang Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran, Ranperda tentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Ranperda tentang Penyelanggaraan Kesejahteraan Sosial.(sho)
Posting Komentar