GRESIK-Sebanyak 20 persen total anggaran Tahun 2012, cenderung disalahgunakan mulai dari APBN hingga APBD provinsi sampai APBD kota atau kabupaten. Demikian ditegaskan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa seusai menjadi narasumber dalam Simposium Nahdliyin Benteng NKRI dengan tema 'Implementasi Aswaja dalam Bingkai Pancasila' di Kantor PCNU Gresik, Minggu (23/06).
Menurutnya, ada 2 hal paling mengkhawatirkan dalam laporan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Sehingga, hasil audit yang dilaporkan oleh BPK mendapat penilaian wajar dengan pengecualian (WDP). Sebab, banyaknya belanja bantuan sosial (bansos) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Banyak dana bansos yang dicairkan tetapi tidak disalurkan. untuk dikembalikan, tetapi belum juga dikembalikan," ujarnya.
Ketua Pengurus Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdaltul Ulama (ISNU) tersebut menyebutkan ada 9 kementrian yang laporan keuangannya yang WDP dengan nilai total Rp1,9 triliun. Adapun potensial kerugian negara mencapai Rp232 miliar.
Karena itu, Ali Masykur Musa mendesak perlu dilakukan upaya pengetatan anggaran. Apalagi, ada potensi pengeluaran keuangan yang cenderung naik dan dipersalahgunakan.
"Kecendrungan itu, berlaku dari pusat hingga daerah. Utamanya menjelang berbagai pemilihan mulai tingkat bawah hingga pusat. Kuantitasnya cenderung naik dan sulit dipungkiri kalau tak berhubungan dengan politik," tegasnya.
Penatausahaan pemerintahan juga dinilai sangat jelek sehingga muncul penilaian WDP. Sebab, penaciran anggaran dilakukan besar-besaran jelang menjelang akhir anggaran yang ditutup pada 24 Desember. Nilainya mencapai sebesar Rp. 300 triliun.
“Artinya, memang managemen keuangan negara tidak menunjukkan tata kelola yang baik,”paparnya.
Dicontohkan, kalau managemen pemerintahan yang tak baik yakni bulan Agustus-September baru melakukan tender proyek. Alhasil, menjelang penutupan buku di akhir tahun anggaran terjadi pencairan besar-besaran agar anggaran tak hangus.(sho)
Posting Komentar