GRESIK-Duet
kepemimpinan Bupati Sambari Halim Radianto – Wabup Moh Qosim selama 2 tahun
ini, mendapat penilaian jelek dari DPC Gerakan Mahahasiswa Satu Bangsa
(Gemasaba) Gresik. Penilian obyektif tersebut didasarkan hasil analisis
yang dilakukan bersama Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran
(Fitra) Jawa Timur.
“Secara
nominal, pendapatan daerah naik tetapi pertumbuhan menurun dari 25 persen ke 4
persen,”ujar Dahlan dari Fitra Jawa Timur memaparkan analisisnya dalam acara
Deklarasi DPC Gemasaba Gresik serta dialog public dengan tema “catatan kritis 2
tahun politik anggaran pemerintahan Sambari –Qosim,Minggu (30/9).
Ditambahkannya,
dana perimbangan dari pemerintah pusat menjadi penyumbang terbesar pendapatan
daerah. Sedangkan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) menurun pada
tahun 2012. Begitu juga pendapatan lain-lain yang sah mengalami pertumbuhan
yang minus.
“Dana
alokasi umum (DAU) yang diterima Kabupaten Gresik terancam tidak dapat menutup
kebutuhan belanja gaji. Sehingga, menyedot PAD untuk menutup gaji,”imbuhnya.
Sementara
itu, Ketua DPC PKB Gresik H. M. Syafi’ AM yang hadir dalam dialog tersebut
mengakui,bahwa, banyak potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari
pajak dan restribusi daerah tetapi sengaja tidak dimaksimalkan oleh eksekutif.
Padahal, PKB melalui anggota dewan selalu melakukan kritik konstruktif pada
eksekutif.
“Misalkan,
pendapatan dari parker. Setelah kita hitung jumlah kendaraan di Gresik dengan
pendapatan dari parker sangat tidak seimbang. Perhitungan kita, pendapatan dari
parkir bisa Rp. 14 milyar. Dengan asumsi setiap pemilik kendaraan minimal 10
kali dalam setahun pernah parkir. Tetapi, PAD dari parkir hanya sebesar Rp. 1,5
milyar. Kebocorannya sangat tinggi,”ungkap Moh Syafi yang merangkap ketua F-PKB
DPRD Gresik itu.
Sebenarnya,
F-PKB selalu mengkritisi dan memberikan solusi melalui parkir
berlangganan untuk menekan angka kebocoran dari pendapatan parkir. Kenyatannya,
sulit untuk dilaksanakan eksekutif dengan berbagai dalih.
Dikatakan
Syafi’ AM, pembvrosan anggaran serta ketidakadilan juga ada pada belanja gaji
untuk honor kegiatan. Sebab, tidak seluruh PNS menerima honor pegawai. Hanya,
SKPD yang memiliki kegiatan besar, maka mendapat honor.
“Makanya,
tahun depan kita meminta ada renumerator. Sehingga, semua PNS dapat menerima
honor dari kegiatan. Tidak dimonopoli oleh SKPD yang banyak kegiatannya. Kita
tunggu janji Bupati Gresik yang akan merealisasi pada Tahun 2013
nanti,”pungkasnya.(sho)
Posting Komentar