Ketimpangan Ekonomi Ancaman Disintegrasi NKRI

GRESIK-Perdebataan panjang Pancasila sebagai dasar negara tak akan pernah selesai. Tetapi bagi Nahlatul Ulama (NU), konsepsi tentang Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sesuatu yang final bagi bangsa Indonesia. Bahkan secara historis, NU memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam meletakkan dasar negara.  Sebab, pada awal terbentuknya NKRI masih eksis keraton ataupun kerjaaan. Sebaliknya, ada kekuatan untuk membentuk negara dengan mendasarkan teologis. Demikian disampaikan oleh Ketua Pengurus Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdaltul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa dalam Simposium Nahdliyin Benteng NKRI, Implementasi Aswaja dalam Bingkai Pancasila pada pembukaan Konfercab XII PC PMII Gresik dan Harlah NU ke-90 di gedung NU Gresik, Minggu (23/06).

“Akhir-akhir ini, karena ketidaktahuan sejarah, ada yang mau menjadikan negara kilafah.
Ini topik yang tidak pernah berhenti.  (Pancasila dan NKRI sebagai sesuatu yang final) ini menjadi tugas PMII untuk menjaga dan melestarikan,”tandasnya.

Ditambahkan mantan Ketua Umum PMII era 1990-an tersebut, NU sebagai organisasi massa (ormas) keagamaan dalam sejarah Indonesia telah membuktikan yang paling berani mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Secara konkrit keputusan tersebut dituangkan ketika Muktamar NU di Situbondo.

“Karena NU lebih nasionalistik dibanding ormas lain. Dalam Muktamar NU di Situbondo telah dibahas dengan mendalam. Ternyata, pancasila tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Justru Pancasila menggabungkan antara konsep negara yang samawi Ketuhanaan dan dasar negara yang ciptaan manusia.  Kita tidak memilih negara sekuliristik atau monarchy.  Tetapi negara yang simbiosis mutualistik,”urainya.

Hanya saja, Ali Masykur Musa membeberkan ancaman disintegrasi NKRI ke depan sebagai dampak  penerapan  pemberlakaukan  otonomi daerah (otoda) maupun otonomi khusus (otsus).  

“Ke depan, ada pergeseran safety NKRI. Ancaman disintegrasi, tidak dipicu faktor ideologi seperti era Kartosuwiryo dengan mendirikan DI/TII. Tetapi disintegrasi dipicu ketimpangan ekonomi,”paparnya.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangn (BPK) tersebut menjelaskan, bahwa, Islam dengan paham Ahlusunnah Wal Jamaah An Nahdliyah merupakan yang khas sesuai dengan Indonesia. Sebab, ada faham Ahlusunnah Wal Jamaah di negara lain. Tetapi, berbeda dengan faham Ahlusunnah Wal Jamaah An Nahdliyah.  

“Kalau Pancasila, NKRI dan Alusunnah Wal Jamaah An Nahdliyah maka harus ada metamorfosa serta haraus diaplikasikan dalam kehidupan nyata.  Karena itu, Aswaja harus senyawa dengan ketuhanan, Pancasila harus senyawa dengan kehidupan,”urainya.

Namun, otokritik juga diberikan Ali Masykur Musa yang menggugah NU sudah mindset dalam kehidupan bernegara. Apalagi, fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, bahwa,  mereka yang memiliki modal akan menjadi pemimpin.

"Saya yakin bukan orang NU. Karena tidak punya partai dan tidak punya modal. Untuk itu, NU harus masuk dalam sistem.  Ini mengkhawatirkan kalau parlemen tidak dikuasai oleh NU. Maka haluan negara bisa berubah,”tandasnya.

Hal lainnya terkait dengan leadership dimana orang NU harus memiliki leadership yang kuat dan mumpuni dalam kepemimpinan agar menjaga utuhnya NKRI dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.

“NU harus tetap kultur dan ritual. Tetapi, muamalah harus banyak leadership. Kemudian 
dijadikan sistem gerakan yang sistematis untuk mempertahankan NKRI dan ideologi Pancasila.  Kalau sudah dimiliki, NU bisa sublimasi insert dalam sistem sehingga NKRI dan Pancasila akan tetap terjaga,”puangkasnya.(sho)